Penjelasan Teori Keagenan: Problem Dan Cara Mengatasinya

Teori keagenan atau teori agensi yakni teori yg menjelaskan perihal kekerabatan kerja antara pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen.

Manajemen yakni AGEN. Ditunjuk oleh pemegang saham (prinsipal). Diberi kiprah dan kewenangan untuk mengelola perusahaan. Atas nama pemegang saham.

Teori keagenan atau teori agensi muncul saat pemegang saham mempekerjakan pihak lain. Untuk mengelola perusahaannya. Teori agensi melsayakan pemisahan terhadap pemegang saham (prinsipal) dengan manajemen (agen).

Meskipun prinsipal yakni pihak yg memperlihatkan wewenang kepada agen, namun prinsipal dilarang mencampuri urusan teknis dalam operasi perusahaan. Urusan keduanya: terpisah. Tidak tercampur.

Contoh teori agensi dalam kehidupan sehari hari: seorang pengusaha warnet yg tidak bisa mengelola dan menjaga warnet yg dimiliki sebab kesibukannya.

Pemilik warnet (disebut prinsipal) kemudian menyuruh orang lain untuk mengelola warnetnya. Menjaganya siang malam. Orang yg ditunjuk yakni bertindak sbg AGEN dari pemiilik warnet.

Sebagai orang yg disuruh. Agen punya kewenangan mengelola warnet. Agen akan mendapat imbalan (gaji). Dan beliau harus bertanggung jawab kepada pemilik warnetnya. Atau bosnya.

Lalu apa menariknya kekerabatan distributor dan prinsipal hingga harus ada teori agensi ?

Itukan hanya kekerabatan kerja semata?

Atasan dan bawahan.

Masalahnya ini: setiap hubungan, potensi duduk kasus akan selalu ada. Hubungan apapun itu.

Termasuk kekerabatan distributor dan prinsipal itu. Terlebih diperusahaan skala besar. Bahkan ini: muncul biaya yg harus dikeluarkan hanya untuk mengawasinya.

Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap duduk kasus kasus yg ada dalam kekerabatan keagenan antara administrasi dan pemegang saham.

Pada tingkat perjuangan yg masih kecil, ibarat perjuangan warnet tadi, pemilik masih bisa mengelola sendiri warnet yg beliau miliki, kalaupun harus menyusurun "agen" untuk menjaganya, pengawasannya masih mudah. Yang mengelola warnet mungkin maksimal hanya 2 orang. Mengawasi 2 orang tersebut masih simpel walaupun ada potensi konflik, kecurangan dan yg lainnya yg bisa merugikan.

Bagaimana kalau skala perjuangan yg lebih besar, masif, ada jutaan kegiatan yg dilsayakan dan terdiri dari banyak komponen dan sistem yg rumit ibarat perusahaan besar ?

Cara mengawasinya lebih susah. Potensi adanya duduk kasus kian besar. Bahkan perlu biaya hanya untuk mengawasi distributor tersebut.

Baja juga : 8 Teori Manajemen Keuangan [Lengkap]

Masalah Teori Keagenan | Agency Problem

Btw, mengapa distributor harus diawasi?

Untuk jaga jaga.

Prinsipal harus berhati hati supaya tidak dirugikan. Oleh distributor yg ditunjuknya.

Dirugikan bagaimana ?

# Agen bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri

Pada teori keagenan, setiap pihak diasumsikan selalu bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri. Terutama: manajemen.

Mereka punya kewenangan. Mereka yg mengatur jalannya perusahaan. Agen yg pegang transaksinya. Pegang uangnya. Pegang hampir semuanya. Jika mereka berbuat curang: prinsipal akan rugi.

Posisi, fungsi, kondisi dan situasi, tujuan, latar belakang dan harapan administrasi bis berbeda dengan harapan pemilik. Kondisi ini akan memunculkan konflik kepentingan (conflict of interest). Akhirnya: muncul duduk kasus keagenan (agency problem)

Prinsipal bisa dirugikan oleh kegiatan manajemen.

Alih alih bisa menghasilkan keuntungan yg tinggi, administrasi bisa melsayakan hal hal yg merugikan seperti:

1. Mengangkat bawahan dengan nepotisme
2. Tidak memecat bawahan yg tidak mempunyai kemampuan yg memadai
3. Memalsukan laporan.
4. Boros dalam pengeluaran yg tidak berdampak banyak terhadap kemajuan perusahaan. Bahkan distributor bisa menambah akomodasi dan honor mereka sendiri.

Makanya: kebijakan dan acara administrasi perusahaan harus diawasi.

Perbedaan tujuan dan kepentingan bahkan bukan hanya melibatkan antara administrasi dengan pemegang saham saja, namun juga merambat kepihak-pihak lain.

Pihak lain? lho ada lagi? siapa saja?

 Pada teori agensi setidaknya ada 3 macam konflik kepentingan yg bisa terjadi pada perusahaan:

1. Pemegang saham vs manajemen
2. Pemegang saham vs kreditur
3. Manajemen vs bawahan

# Asimeteri Informasi

Seandainya saja pemegang saham dan administrasi mempunyai inforimasi yg sama mengenai perusahaan, mungkin saja duduk kasus agensi tidak akan rumit walaupun administrasi mempunyai kepentingan yg berbeda. Prinsipal bisa lebih simpel mengontrolnya sebab sudah mempunyai informasi yg lengkap. Terutama perihal apa saja yg dilsayakan oleh agen.

Nyatanya, informasi yg seimbang antara yg diterima administrasi dan pemegang saham tidak seimbang.

Manajemen mempunyai informasi yg lebih lengkap dan rinci perihal perusahaan dibandingkan pemegang saham.

Terjadi asimetri informasi. 

Asimetri informasi bisa memicu duduk kasus keagenan. Kondisi pemegang saham yg tidak mengetahui informasi sedatail administrasi bisa dimanfaatkan oleh administrasi yg lebih mengetahui informasi apa saja mengenai perusahaan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Ada potensi distributor menyembunyikan informasi. Bahkan distributor bisa saja menghipnotis angka angka laporan yg disajikan yg bisa menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham.

Agen bisa saja memperlihatkan informasi yg tidak benar kepada prinsipal. Seolah olah perusahaan sedang berkinerja baik walaupun kenyataannya tidak demikian. Ketidaktahuan prinsipal memperlihatkan celah bagi administrasi untuk melsayakan administrasi keuntungan (memanipulasi laporan keuangan) untuk kepentingan dirinya sendiri.

Baca perihal asimetri informasi lebih terang dipostingan aku disini:

Apa Itu Asimetri Informasi ? Berikut Dampak dan Cara Mengatasinya

Bagaimana Mengatasi Masalah Keagenan?

Ada beberapa cara yg bisa dipakai untuk mengatasi atau lebih tepatnya meminimalkan konflik kepentingan yg terjadi antara prinsipal dan agen, ibarat yg diutarakan oleh Bathala(1994):

1. Menyamakan kepentingan manajemen
2. Pengawasan Good corporate governance (GCG)
3. Pemberian reward dan punishment (penghargaan dan hukuman)
4. Utang sbg sumber pendanaan perusahaan
5. Intervensi pribadi oleh pemegang saham
6. Meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi

1. Good Corporate Governance (GCG)

Secara umum, Good corporate governance (GCG) yakni sebuah peraturan yg bekerjasama dengan kekerabatan antara manajemen, pemegang saham, kreditur, karyawan, pemerintah dan pihak pihak yg berkepentingan (stakeholder) yg lain yg berkaitan dengan hak dan kewajibannya masing masing.

Prinsip dari GCG yakni sayantabilitas, transparan, responsibilitas dan keadilan.

Masalah utama dalam teori agensi yakni adanya asimetri informasi. GCG paling tidak bisa mengurangi asimetri informasi, dan membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen.

Dalam menilai kinerja manajemen, pemegang saham selalu mengandalkan informasi dari laporan keuangan yg disajikan manajemen.

Namun, laporan keuangan yg disusun oleh administrasi apakah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannnya ?

Apakah pemegang saham akan pribadi percaya ?

Tentu saja tidak. Pemegang saham tidak pribadi percaya terhadap laporan keuangan yg disusun oleh agen. Karena potensi penyimpangan dan manipulasi laporan keuangan selalu ada.

Untuk itu, administrasi keuangan mewajibkan laporan keuangan tersebut untuk diperiksa dengan cara AUDIT.

Baca juga : Pengertian Audit

Pemegang saham akan mengeluarkan dana (agency cost) menyuruh pihak yg independen (auditor) untuk mengusut laporan keuangan yg diterbitkan agen. Pemeriksaaan audit ini bertujuan supaya laporan keuangan yg dihasilkan memang benar benar berkualitas tanpa ada penyimpangan-penyimpangan didalamnya.

Audit bukan hanya diperlukan oleh pemegang saham, kreditor bahkan administrasi sendiripun memerlukan audit. Dengan audit, administrasi bisa memperlihatkan legitimasi bahwa mereka telah bekerja dengan baik dan jujur.

Kreditor juga membutuhkan laporan hasil audit untuk memastikan kemampuan perusahaan dalam melunasi piutang dan bunganya.

Bisa dikatakan bahwa auditor menjadi jembatan yg menghubungkan kepentingan pihak yg terlibat dalam duduk kasus keagenan.

Akuntanbilitas dan transparansi pada proses kinerja perusahaan akan meminimalkan adanya penyimpangan oleh agen.

Sebagai tambahan., laporan keuangan administrasi yg sempurna waktu akan mengurangi terjadinya asimetri informasi. Semakin tidak sempurna waktu, maka laporan keuangan bisa tidak relevan dengan kondisi terkini.

2. Menyamakan Kepentingan Manajemen

Salah satu cara mengatasi atau paling tidak meminimalkan duduk kasus keagenan yakni dengan mensejajarkan atua menyamakan kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen.

Untuk mensejajarkan kepentingan agen, prinsipal bisa memperlihatkan potongan saham yg dimiliki kepada manajemen.

Pemberian potongan saham ini bisa membuat. administrasi akan memperlihatkan kinerja terbaiknya tanpa harus melsayakan hal hal yg bisa merugikan pemegang saham sebab administrasi sendiri yakni pemegang saham juga.

Kecil kemungkinan administrasi merugikan dirinya sendiri. Maka pertolongan potongan saham ini bisa mengurangi biaya agensi. Strategi ini dikenal dengan istilah bonding mechanism atau mengikat administrasi dengan pertolongan modal.

Namun, apabila administrasi menjual lagi saham yg telah dimiliki. Maka akan timbul duduk kasus lagi tentunya.

3. Utang sbg Sumber Pendanaan Perusahaan

Utang bisa menjadi salah satu cara meminimalkan duduk kasus keagenan pada manajemen. Dengan utang, maka ada pihak lain yg ikut mengawasi kinerja dari administrasi perusahaan, yaitu KREDITUR.

Makara bukan hanya pemegang saham selsaya prinsipal saja yg akan mengawasi administrasi perusahaan, namun juga pihak eksternal yaitu kreditur juga mengawasi kinerjanya. Semakin banyak yg mengawasi maka peluang administrasi melsayakan tindakan yg bisa merugikan akan semakin kecil.

Kreditur tentu berkepentingan untuk mengawasi administrasi supaya administrasi tetap menghasilkan keuntungan untuk perusahaan supaya piutangnya bisa dilunasi beserta bunganya.

Pengawasan oleh kreditur ini akan meminimalkan biaya pengawasan yg harus dikeluarkan oleh prinsipal. 

Namun, penggunaan utang yg berlebihan juga memunculkan duduk kasus lain dalan teori agensi. Utang bisa memicu munculkna konflik antara pemegang saham dan kreditur. Terlebih kalau ada syarat-syarat tertentu dalam perjanjian utang yg bisa bertolak belakang dengan harapan dari pemegang saham.

Kreditur bisa membatasi penggunaan utang tersebut kepada agen. Rasio utang terhadap ekuitas harus diperhatikan supaya tidak terjadi duduk kasus keagenan.

Baja juga : Sumber Sumber Pendanaan Keuangan Perusahaan

4. Reward and Punishment (Penghargaan dan Hukuman)

Pemberian reward dan punishmed (penghargaan dan hukuman) kepada administrasi bisa menurunkan duduk kasus agensi. Pemberian reward dan punishment ditentukan menurut kinerja dari manajemen.

Manajemen berkinerja baik tentu akan mendapat reward dan begitu juga sebaliknya apabila kinerja administrasi tidak memuaskan bisa mendapat bahaya atau eksekusi dari pemegang saham.

# Reward | Penghargaan

Pemberian reward bisa berupa pertolongan insentif, bonus atau remunerasi yg memadai bahkan pertolongan potongan saham yg diberikan sbg apresiasi kinerja manajemen.

Prinsipal menilai administrasi menurut kemampuan administrasi dalam menghasilkan laba.

Semakin tinggi keuntungan maka semakin tinggi dividen yg akan dibagikan, semakin tinggi pula insentif yg akan diterim aleh manajemen. Pemberian insentif ini bisa mendorong administrasi untuk memperlihatkan kinerja terbaiknya kepada pemegang saham.

# Punishment | Pemberian (ancaman) Hukuman 

Pemberian bahaya bahkan eksekusi terhadap administrasi yg berperilsaya menyimpang dan merugikan pemegang saham bisa dilsayakan untuk mengatasi duduk kasus keagenan.

Hukuman yg diberikan oleh pemegang saham bisa berupa pemecatan, merotasi atua memindahkan kawasan kerja dan posisi seseorang ketempat dan posisi yg jauh lebih jelek dibanding sebelumnya. Bahkan kalau terbukti melsayakan manipulasi yg melanggar hukum, pemegang saham bisa menjeratnya dengan aturan pidana.

Pemberian eksekusi tentu sangat ditsayati oleh manajemen. Ancaman eksekusi membuat. administrasi bekerja sebaik mungkin supaya mendapat hasil yg maksimal dan terhindar dari hukuman.

Manajemen akan berpikir berkali kali kalau tidak ingin tertangkap lembap melsayakan kecurangan.

5. Intervensi Langsung oleh Pemegang Saham

Internvensi pribadi oleh pemegang saham sanggup membuat. distributor mengalami tekanan dan cenderung untuk main aman, tidak mau mengambil risiko dengan tidak mementingkan keuntungan pribadinya.

6. Meningkatkan Kepemilikan Saham oleh Institusi Lain

Peningkatan kepemilikan saham oleh pihak lain akan membuat. biaya agensi menjadi lebih ringan dan administrasi akan semakin banyak yg mengawasi.

Ketika ada tambahan. pemegang saham dari pihak lain, otomatis pihak lain juga akan mengawasi acara manajemen. Semakin banyak pihak yg mengawasi, maka semakin kecil peluang administrasi untuk melsayakan penyimpangan.

Biaya Agensi (Cost Agency)

Biaya keagenan atau cost agency yakni biaya yg dikeluarkan oleh pemegang saham untuk memastikan administrasi berperilsaya tidak merugikan pemegang saham dan bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Jurnal pada makalah teori agensi yg berjudul Journal of Finance oleh Michael J dan William M (1976) menyampaikan setidaknya ada 3 jenis biaya agen:

1. Biaya yg dikeluarkan untuk mengawasi acara manajerial, misalnya biaya audit
2. Biaya yg dikeluarkan untuk membatasi  tindakan administrasi yg tidak diinginkan. Contohnya menunjuk anggota dari luar untuk dewan direksi atau hierarki manajemen.
3. Biaya peluang (opportunity cost) saat bunyi pemegang saham dibatasi. 

Pengaturan pengeluaran biaya distributor harus diatur supaya tidak berlebihan. Biaya keagenan dilarang "besar pasak daripada tiang".  mengeluarkan banyak biaya hanya untuk pengawasan namun dengan output yg tidak sebanding dengan biaya yg dikeluarkan.

Sedangkan Jensen and Meckling [1976] membagi jenis biaya agensi ini menjadi 3 jenis:

1. Monitoring cost. Biaya yg muncul untuk mengawasi, mengukur, mengamati dan mengontrol perilsaya agen.
2. Bonding Cost. Biaya yg justru ditanggung oleh administrasi (agen) untuk bisa mematuhi dan tetapkan prosedur yg ingin memperlihatkan bahwa distributor telah berperilsaya sesuai dengan kepentingan prinsipal.
3. Residual Loss. Biaya yg berupa menurunnya kesejahteraan prinsipal sbg akhir dari adanya perbedaan keputusan distributor dan keputusan prinsipal.

Tujuan dan Manfaat Teori Agensi

Setidaknya terdapat 2 tujuan dan manfaat dari prosedur teori agensi, antara lain:

1. Mengevaluasi hasil dari kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Apakah kontrak kolaborasi telah berjalan dengan apa yg telah disepakati atau tidak.
2. Meningkatkan kemampuan baik prinsipal ataupun distributor dalam mengevaluasi kondisi dimana sebuah keputusan harus diambil

Prinsipal dan distributor yakni pelsaya utama dalam teori agensi, mereka mempunyai nilai tawar yg sama tinggi dalam kiprah dan kedudukan.

Teori agensi fokus pada kontrak yg akan dijalani harus kontrak kerjasama yg paling efisien.

Sebenarnya, duduk kasus keagenan dan biaya biaya yg muncul pada teori keagenan bisa ditekan sedemikian rupa mulai dari pertama kali hendak melsayakan kontrak antara pemegang saham dan manajemen.

Kontrak kerjasama harus disusun dengan jelas. Siapa yg pantas menjadi apa, siap yg pantas menduduki jabatan fungsional apa dalam perusahaan nantinya. Berapa selayaknya imbal jasa yg diberikan beserta insentif dan punishmentnya.

Fit and proper test mungkin perlu dilsayakan dalam menyeleksi calon distributor supaya terpilih calon yg memang yg terbaik dari beberapa pilihan yg ada.

Kontrak kekerabatan kerja yg optimal yakni kontrak kerja yg fairnes. Seimbang diantara keduanya. Semakin besar kiprah yg diberikan, semakin sulit duduk kasus yg akan dihadapi, maka semakin besar pula imbalan jasanya.

Teori agensi atau teori keagenan intinya hanya menygkut hal hal ibarat dibawah ini:

1. Kontrol pemegang saham terhadap manajemen
2. Biaya yg menyertai kekerabatan keagenan
3. Meminimalkan dan menghindari biaya agensi

Daftar pustaka teori keagenan / teori agensi

Irfan A [2002] Pelaporan Keuangan dan Asimetri Informasi pada Hubungan Agensi, Lintasan Ekonomi Vol XIX. No 02 PP 83 - 93

Ismiyanti F dan Hanafi M [2004]. Struktur Kepemilikan Resiko dan Kebijakan Keuangan ; Analisis Persamaan Simultan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 19 No 02 PP 176 - 196